Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Kontribusi Sektor Perkebunan Serta Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian

Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Kontribusi Sektor Perkebunan Serta Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian dan perkebunan memegang peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan patut menjadi sektor tumpuan dan mesin penggerak perkembangan ekonomi sebab sektor pertanian menjadi andalan hidup (pekerjaan primer) untuk sebagian besar warga Indonesia. Sektor pertanian pun menjadi sumber pangan publik, menduduki posisi urgen sebagai donatur devisa yang relatif besar dan lumayan lentur dalam menghadapi gejolak moneter dan krisis ekonomi, oleh sebab produksinya berbasis pada sumber daya dalam negeri maka ekspor produk pertanian relatif lebih tangguh dan relatif stabil dengan penerimaan ekspor yang bertambah pada ketika terjadi krisis ekonomi.

Lebih dari tersebut sektor pertanian, perkebunan memiliki kelebihan khas dari sektor-sektor beda dalam perekonomian Nasional, antara lain: buatan pertanian berbasis pada sumberdaya domestik, kandungan impornya rendah dan relatif lebih tangguh menghadapi gejolak perekonomian eksternal. Berarti upaya menjaga dan menambah peranan sektor pertanian merupakan teknik yang efektif guna meningkatkan keawetan perekonomian Nasional. Hal ini terbukti dari kenyataan empiris, disaat Indonesia menghadapi krisis dan secara nasional merasakan laju perkembangan ekonomi negatif, melulu sektor pertanian yang tumbuh positif (Solahuddin, 2009:75).

Ekonomi Skripsi

Berdasarkan keterangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditafsirkan sebagai rencanafinansial tahunan Pemerintah Daerah yang diamini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan menurut keterangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (dalam Kawedar, dkk, 2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah rencanakeuangan tahunan Pemerintah Daerah yangdibicarakan dan disetujui bareng olehPemerintah Daerah dan DPRD, dandiputuskan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat menurut teori Keyness, APBD adalahsalah satu mesin pendorong ekonomi, dan melakukan pembelian barang daerah ialah belanja yang tertuang dalam APBD yang ditunjukkan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Peranan APBD sebagai pendorongdan di antara penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi wilayah diarahkan guna mengatasi sekian banyak  kendala dan persoalan pokok yangadalahtantangan dalam mewujudkan kegiatan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Sebagaimana pula APBD provinsi aceh terus terjadi evolusi dari tahun ke tahun, di samping itu, pemerintah pun didesak mengevaluasi penerima hibah dan pertolongan sosial, mengingat melakukan pembelian barang daerah dalam sejumlah tahun terakhir, Pemerintah Aceh mestimeminimalisir secara signifikan ongkos perjalanan dinas dalam dan luarwilayah untuk menambah pertumbuhan APBD tersebut sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Kepmendagri Nomor 903-832 Tahun 2016 mengenai Evaluasi Rancangan Qanun Aceh mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016. Berikutpendapatan Belanja Daerah tidak langsung dari tahun 2010-2015 Provinsi Aceh diterangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Belanja Tidak Langsung Provinsi Aceh tahun 2010-2015

No Tahun Belanja Tidak Langsung (Rp)

1 2010 6.379.504.000

2 2011 49.641.800.000

3 2012 96.477.745.833

4 2013 61.380.277.961

5 2014 1.867.102.810

6 2015 3.645.096.200

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Aceh, 2017

Sesuai dengan tabel diatas, dapat disaksikan belajan tidak langsung pemerintah Provinsi Aceh paling tinggi, tetapi seiring tahun ketahun terus terjadi penurunan melakukan pembelian barang tidak langsungurusan tersebut dilaksanakan untuk mengurangi pengeluaran pemerintahguna program yang sedang dilakukan atau sedang dalam tahan pelaksanaan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlampau kecil bakal merugikanperkembangan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akanmenambah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat perkembangan ekonomi. Pada lazimnya pengeluaran pemerintah membawa akibat positif untuk pertumbuhan ekonomi (Anaman, 2004:69).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kepandaian pemerintah. Apabila pemerintah telah memutuskan suatu kepandaian untuk melakukan pembelian barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan ongkos yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah guna melaksanakan kepandaian tersebut. Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah wilayah menuntut adanya suatukepandaian yang tepat dari pemerintah wilayah sendiri, upaya-upayapenambahan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan pada situasi tententu saja, sebab secara umum upaya itu jusrtu dapat menambah beban yang mesti ditanggung masyarakat.

Begitu pula sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan Provinsi Acehdapat memberikan penghasilan asli wilayah untuk terus dinaikkan melalui pemberdayaan tumbuhan perkebunan sawit, coklat, karet dan kopi, dengan berkembangnya sektor perkebunan di Provinsi aceh masing-masing tahunnya, maka bakal terus dapat meningkatkan pendapatan PAD. Berikutpendapatan sektor perkebunan dari tahun 2010-2015 di Provinsi Aceh,diterangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

PDRB Sektor Perkebunan dari tahun 2010-2015 di Provinsi Aceh

Tahun PDRB Pertumbuhan

2010 25,579,575 3.75

2011 26,515,484 3.66

2012 27,685,114 4.41

2013 28,980,433 4.68

2014 29,690,562 2.45

2015 31,155,375 4.93

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2017

Sebagaimana tabel diatas, terlihat pendapatan PDRB Provinsi Aceh dari tahun 2010-2015 terus berkembang dengan diperlihatkan pada tahun 2015 PDRB yang didapatkan Rp. 31,155,375. Perkebunan member akibat terhadapevolusi perokonomian Provinsi Aceh, urusan itu melalui usaha budidayatumbuhan perkebunan yang dicoba perorangan atau dicoba oleh lokasi tinggal tangga petani tidak tergolong dalam konsep ini dan seringkali disebut usaha perkebunan rakyat, bakal member akibat terhadap peluang kerja masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

Kesempatan kerja didefinisikan sebagai sebuah proses atau usaha memberikegiatan atau penghidupan yang layak untuk seseorang. Kesempatan kerjaialah mencakup lapangan kegiatan yang sudah dipenuhi dan seluruh lowongan kegiatan yang belum diisi. Gambaran mengenai peluang kerjaialah dengan memakai data sensus penduduk, jumlah warga yang bekerja, biasa di anggap mencerminkan jumlah peluang kerja yang ada. Dalamurusan ini peluang kerja bukanlah lapangan kerja yang masih terbuka, walaupun komponen terakhir ini bakal menambah peluang kerja yangterdapat di masa-masa yang bakal datang. Berikut diterangkan tingkatpeluang kerja di Provinsi Aceh dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Aceh Tahun 2010 - 2015

No Tahun Kesempatan Kerja

1 2010 1.938,5

2 2011 2.001,2

3 2012 1.798,5

4 2013 2.034,1

5 2014 2.123,3

6 2015 2.182,8

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada kurun masa-masa 2008-2015. Dalam kurun waktu itu terlihat dari tahun ketahun peluang kerja terus bertambah tingkat peluang kerja yang terjadi evolusi dari tahun ke tahun.

Tingginya peluang kerja di Provinsi Aceh akan dominan terhadap pencapaian ekonomi sebuah daerah. Alasannya, pekerjaan ekonomi masyarakat ditujukan untuk menambah kinerja buatan masyarakat yangseringkali di cerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara makro, laju pertumbuhan peluang kerja bisa dikaitkan dengan lajuperkembangan ekonomi. Dengan kata lain, laju perkembangan ekonomi akanmemprovokasi pertumbuhan peluang kerja melewati elastisitas peluang kerja, dimana elastisitas peluang kerja yang semakin tinggi berarti lajuperkembangan ekonomi dapat menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

Seiring dengan tuntutan akan peradaban pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia pada lazimnya dan di Provinsi Aceh khususnya, dibutuhkan tenaga-tenaga kerja yang professional. Hal ini dibutuhkan untuk menambah produktivitas usaha yang tinggi dan untuk menambah taraf hidup semua pekerja, menilik masih tingginya tingkat taraf hidup kemiskinan masyarakat kita.

Agar dapat bangkit dari keterpurukan itu pemerintah dan semua lapisan masyarakat dituntut guna bekerja keras. Apalagi kita kini telahmenginjak era globalisasi dimana saling ketergantungan perekonomian lintas Negara kian kuat dan penuh dengan persaingan. Dengan demikianbutuh pembenahan dan persiapan diberbagai bidang antara lain mencantol sumber daya insan dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas pengarang tertarik mengerjakan penelitiantentang “Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Kontribusi Sektor Perkebunan Serta Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Provinsi Aceh”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalamriset ini yakni bagaimanakah pengaruh melakukan pembelian barang tidak langsung terhadap kontribusi sektor perkebunan serta dampaknya terhadappeluang kerja sektor pertanian Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka riset ini bertujuan untukmenyatakan pengaruh melakukan pembelian barang tidak langsung terhadap kontribusi sektor perkebunan serta dampaknya terhadap peluang kerja sektor pertanian Provinsi Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian.

Didalam riset ini guna yang diinginkan adalah:

1. Untuk Pemerintah

Untuk lebih menerapkan kepandaian Belanja Tidak Langsung Terhadap Kontribusi Sektor Perkebunan Serta Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Provinsi Aceh.

2. Bagi pengarang sebagai sumber referensi untuk peneliti berikutnya yang hendak melakukan riset mengenai melakukan pembelian barang tidak langsung terhadap kontribusi sektor perkebunan serta dampaknya terhadappeluang kerja sektor pertanian Provinsi Aceh.

LINK UNDUH:

Download

DAFTAR PUSTAKA

Download

SEMOGA BERMANFAAT..

Tweet

Subscribe to receive free email updates: