Estimasi Garis Kemiskinan dan Perubahan Kesejahteraan Di Provinsi Aceh

Estimasi Garis Kemiskinan dan Perubahan Kesejahteraan Di Provinsi Aceh

Bab I

Pendahuluan

1.1       Latar Belakang

Kemiskinan tidak jarang menjadi topik yang dibicarakan dan diperdebatkan dalamberbagai forum baik nasional maupun internasional, walaupun kemiskinan itusendiri telah hadir ratusan tahun yang lalu. Kemiskinan adalahsuatu suasana yang tidak jarang dihubungkan dengan kebutuhan,kendala dan kelemahan dalam sekian banyak  keadaan hidup. Perkembangansituasi kemiskinan di sebuah Negara secara hemat adalahsalah satu indikator untuk menyaksikan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya, dengan semakin menurunnya tingkat kemiskinan yangterdapat maka dapat diputuskan meningkatnya kesejahteraan masyarakat disebuah negara. Kemiskinan, disamping pengangguran dan ketimpangan adalahmasalah klasik yang besar dan mendasar untuk sebagian besar negara sedang berkembang tergolong di Indonesia. Berbagai indikator dan parameter guna mengukur tingkat kemiskinan dan menghitung jumlah pendudukkurang mampu telahlama diformulasikan dan dikembangkan semua pakar dalam bidang ilmu ekonomidan sosial lainnya.

  

Dalam mewujudkan destinasi negara, pemerintah secara terus menerus telahmengerjakan program pembangunan nasional. Dua sasaran utama yang tidak jarang kali mendapat perhatian dalam program pembangunan nasional ialah pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Pada masa pemerintahan ordebaru, upaya pemerintah guna menurunkan kemiskinan dan pengangguran bisa dikatakan lumayan berhasil, tetapi setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1996 angka kemiskinan dan pengangguran bertambah kembali sampai-sampai hasil kinerja terhadap dua sasaran pembangunan tersebut, hasilnya belum menggembirakan. Kemiskinan di Indonesia sampai ketika ini masih terus-menerusmenjadi masalah yang berkepanjangan, bahkan kini ini dapatdisebutkan semakin menyedihkan bila dikomparasikan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan jumlah penduduk kurang mampu di Indonesia pada periode 1999-2010 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 penduduk kurang mampu sekitar 54,2 juta jiwa (sekitar 44,2 juta jiwa di perdesaan, danselama 10 juta jiwa di perkotaan). Angka ini pada tahun 1980 berkuranghingga menjadi selama 42,3 juta jiwa (sekitar 32,8 juta jiwa di perkotaan, dansekitar 9,5 juta jiwa di perdesaan), atau berkurang selama 21,95 persen dari tahun 1999. Pada tahun 2010 jumlah penduduk kurang mampu berkurang sampai menjadi selama 27,2 juta jiwa (sekitar 17,8 juta jiwa di perkotaan, dan selama 9,4 juta jiwa diperdesaan), atau berkurangselama 35,69 persen dari tahun 2000. Pada tahun 2006 jumlah warga miskinmerasakan kenaikan sampai mencapai selama 34,5 juta jiwa (sekitar 24,9 juta jiwa di perkotaan, dan selama 9,6 juta jiwa di perdesaan). Dibandingkan dengan tahun 2000, angka ini menurun selama 20,87 persen. Namun, pada tahun 2002 jumlah penduduk kurang mampu kembalimeningkatsampai menjadi selama 38,4 juta jiwa. Sementara, pada tahun 2007 jumlah penduduk kurang mampu menurun sampai menjadi selama 37.17 juta jiwa. Fluktuasi jumlah penduduk kurang mampu di Indonesia diakibatkan karena terjadinyakrisis ekonomi, pertambahan jumlah warga tiap tahun, pengaruhkepandaian pemerintah dan sebagainya.

Sedangkan provinsi Aceh tingkat kemiskinan di Aceh dan perkiraan Aceh Provinsi NAD menduduki peringkat ke-7 dengan persentase angka kemiskinanmenjangkau 20,98 persen. Tingkat kemiskinan di Aceh masih lebih tinggi dibanding Bangka Belitung yang sebesar 18,94 persen, Gorontalo (18,70 persen), dan Sumatera Selatan 18,30 persen. Data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pun menunjukkan bahwa dari 183 kabupaten di Indonesia, Provinsi Papua mempunyai kabupaten wilayah tertinggal terbanyak, yaitu 27 kabupaten. Angka kemiskinan tersebut muncul diakibatkan adanya faktor kegiatan masyarakat tidak jalan, lahan usaha tidak ada. Berdasarkan hasil Survey sosial nasional (Susenas)mengaku penduduk kurang mampu di Indonesia meningkat. Demikian pun peningkatan penduduk kurang mampu didaerah jelas meningkat. (BPS Aceh, 2010).

Namun, ada pun faktor-faktor beda yang diakibatkan oleh bencana alam sendiri, misal tsunami. mereka yang selamat dari tsunami tentunya bakal mengulang hidup nya dari angka 0 lagi dan berjuang memenuhi keperluan mutlak mereka keseharian dengan usaha yang didapatnya. Untuk berbenah semua, masyarakat yang timbul ketika ini, guna bekerja dibarengi modal kerja belum ada. Faktor-faktor yang paling menyokong di Aceh dampak lonjakan penduduk kurang mampu dikarenakan hal ekonomi masyarakat tidak jalan. Dan lahan usaha tidak ada, sampai-sampai tidak dapat menjalankan dengan lancar.

Pemerintah Provinsi Aceh menebak angka kemiskinan di Aceh pada 2011 ini turun sampai 969.353 jiwa atau 19,57 persen dari angka dijangkau tahun sebelumnya, menyusul penambahan pembangunan dilakukannya, semenjak 2006sampai 2010 angka kemiskinan di Provinsi tersebut terus menurun, menyusul membaiknya situasi ketenteraman dan situasi perekonomian masyarakat. "Dari 2006 hingga 2010 terus mengindikasikan grafik menurunmasing-masing tahunnya.

Penduduk kurang mampu di Aceh sejumlah 1.112.061 jiwa atau menjangkau 26,66 persen, sementara pada 2010 turun menjadi 1.088.368 jiwa (21,98 persen). "Dan menurut keterangan dari BPS, pada 2011 ditebak turun menjadi 969.353 jiwa atau 19,57 persen," sebutnya. Berdasarkan data kependudukan jumlah warga Aceh sampai Mei 2011 menjangkau 4.953.262 jiwa atau merasakan pertumbuhan sebesar 11,59 persen dari jumlah warga pada 2007. Pengeluaran ril per kapita warga Aceh sekarang menjadi 611.420 per bulan. Provinsi Aceh pada tahun perkiraan 2012 kembalimenemukan dana lumayan besar. Jumlah total APBN tahun depan yangdianggarkan pemerintah pusat guna pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Aceh dan lembaga vertikal sebesar Rp27,477 triliun. Dana tersebut terdiri dari Kumpulan Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 Rp8,280 triliun dan dana transfer wilayah sebesar Rp19,196 triliun. DIPA guna Aceh ini bakal diterima 41 departemen/badan vertikal, sementara dana transfer wilayah diterima 23 kabupaten/kota plus provinsi.

Alokasi duit yang ditransfer pemerintah pusat ke Provinsi Aceh dansemua kabupaten/kota pada tahun perkiraan 2012, berjumlah Rp19,1 triliun lebih. Angka ini naik signifikan dikomparasikan penerimaan tahun 2011 yang melulu Rp15,2 triliun. Dana transfer tersebut mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi eksklusif (DAK), dan dana otonomi eksklusif (Otsus). DAU Aceh tahun 2012 menjangkau Rp10,2 triliun, sementara tahun 2011 Rp8,4 triliun. DAK Aceh 2012 senilai Rp932,0 miliar, sementara tahun 2011 Rp 912,6 miliar. Dana Otsus Aceh tahun 2012 pun naik. Pada 2011melulu Rp4,5 triliun, kini naik menjadi Rp5,4 triliun. Pada tahun 2012, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dianggarkan ke Aceh berjumlah Rp 27,4 triliun lebih, terdiri dari Kumpulan Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rp 8,2 triliun lebih serta dana transferwilayah yang terdiri dari dana untuk hasil pajak, dana untuk hasil sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi eksklusif (DAK), dana otonomi eksklusif (otsus), dan dana penyesuaian sebesar Rp 19,1 triliun lebih. "Saya bercita-cita DIPA dan dana transfer wilayah tersebut mesti bisa dimanfaatkan semaksimal barangkali untuk menambah kualitas belanja, dengan meyakinkan bahwa dana itu benar-benar dimanfaatkan guna program dan pekerjaan yang mempunyai nilai tambah besar untuk masyarakat. Pemerintah paling berkepentingan supaya anggaran yang disediakan bisa diserap dengan baik melalui melakukan pembelian barang yang efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam riset ini penulis memungut judul: “Estimasi Garis Kemiskinan dan Perubahan Kesejahteraan Di Provinsi Aceh”.

  

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pengarang tertarik untukmengerjakan analisis kesejahteraan masyarakat, adapun rumusan masalah lebih rinci ialah sebagai berikut: Bagaimanakah Estimasi Garis Kemiskinan dan Perubahan Kesejahteraan Di Provinsi Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuanpenelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui tingkat estimasi garis kemiskinan dan perubahan kesejahteraan di provinsi Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini  diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1)        Bagi penulis, penelitian ini berguna dalam mengaplikasikan ilmu yang telahditerima selama perkuliahan.

2)        Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan sebagai sarana pembelajaran dalam menambah wawasan dan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan untuk penelitian selanjutnya.

3)        Bagi pembuat kebijakan yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan informasi serta menjadi bahan masukan untuk merumuskan berbagai kebijakan di masa yang akan datang.

LINK UNDUH:

Download

SILAHKAN COMENT DAN SHARE KEPADA TEMAN LAIN, SEMOGA BERMANFAAT.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: