Upaya Pelayanan Puskesmas Pada Pasien Jamkesmas Di Puskesmas

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya penambahan kualitas pelayanan kesehatan semakin mendapat perhatian yang lebih besar, urusan ini gampang di pahami oleh karena bilamana pelayanan kesehatan yang berbobot dapat diseleggarakan, tidak hanya dapat menambah hasil untuk pelayanan kesehatan namun sekaligus akan menambah guna pelayanan kesehatan.

Upaya penambahan kualitas pelayanan kesehatan ialah penting dan telah adalah tuntutan sebab adanya sekian banyak faktor yang bersangkutan dengan upaya penambahan mutu pelayanan. Untuk menjangkau kualitas yang lebih baik, maka upaya penambahan mutu pelayanan kesehatan mesti dilakukan secara terpadu multi disiplin, dengan melibatkan semua karyawan yang berhubungan baik pasien dan family serta pemerintah wilayah setempat. Sebagai empunya hendaknya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari pelayanan tersebut sendiri yang mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa memisahkan status sosial masyarakat.

Ketika pelanggan memiliki suatu hal /keperluan pada suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, ia bakal merasa senang atau tidak senang ketika dilayani oleh petugas. Jika pelanggan merasa senang dilayani oleh petugas tersebut, maka pelayanan petugas paling memuaskan atau pelayanan petugas berkualitas. Sebaliknya, saat pelanggan merasa dirugikan petugas dampak pelayanannya berbelit-belit, tidak terdapat komunikasi yang baik, tidak memahami keperluan pelanggan, pengetahuan danketerampilan petugas yang kurang, serta pelayanan yang diserahkan tidak akurat dan memuaskan, maka pelayanan dapat disebutkan tidak berkualitas.

Salah satu program kesehatan pemerintah ialah Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) sebagai kelanjutan program Askeskin. Jamkesmas berlaku mulai Tahun 2008. Jamkesmas ialah bantuan sosial guna pelayanan kesehatan. 19,1 juta lokasi tinggal tangga kurang mampu atau 76,4 juta rakyat kurang mampu dan nyaris miskin semua Indonesia. Termasuk di Provinsi Aceh dan di Kabupaten ...... dan pun di Kecamatan ....... Pemerintah mengalokasikan perkiraan Jamkesmas tahun 2008 sebesar Rp. 4,6 triliun. Perubahan fundamental dari sistem Askeskin ke Jamkesmas antara lain distribusi dana langsung ke pemberi pelayanan kesehatan. Dari Kas Negara ke Puskesmas dan jaringannya melewati PT Pos Indonesia, sementara ke lokasi tinggal sakit langsung ke tabungan bank lokasi tinggal sakit yang bersangkutan. Bagi mengontrol kendali biaya, mulai Juli-Desember 2008 bakal diberlakukan tarif paket pelayanan di lokasi tinggal sakit.

Perkembangan jamkesmas di Aceh tidak cukup memadai guna tahap pelayanannya. Memang progam jamkesmas ini paling mendukung untuk masyarakat Aceh guna mempermudakan dalam menangani hal kesehatan mereka. Dengan demikian masyarakat Aceh lebih mudah mengerjakan prosespenyembuhan mareka. Yang seharusnya, dengan adanya program ini masyarakat lebih puas sebab dapat merasakan hasilpelayanan kesehatan yang cocok dengan yang mereka harapkan yakni pelayanan yanglebih baik, tetapijusteru sebaliknya yang meraka dapatkan.

Untuk pertumbuhan jamkesmas di kabupaten ...... pun mengalami urusan yang sama yakni ketidak puasan penduduk ...... terhadap pelayanan yeagsudah di sediakan. Demikian pula yang berada di rasakan penduduk ......ketika ini . Warga ...... jaga Sedang memperdebatkan ketidak normalnya pelayanan kesehatan yang mereka terima. Adapun penduduk atau sanak famili yang cukup bagus mendapankan perhatian dari pihak Pukesmas ...... sebab ada hubungan saudara atau suka-suka semua karyawan ...... dalam melayani pasien jamkesmas mereka.

Bagi orang biasa atau orang yang tidak cukup mereka kenal maka dilayani begitu-begitu saja. Seharusnya pasien jamkesmas manapun yang terdapat disemua kecamatan ...... baik yang mereka kenal maupun tidak, mesti tetap di layani sebaik mungkin. Agar pasien jamkesmaspun merasa di simaklah akan kesehatan mereka walaupun kitika semua pasien berobat melulu membawa sepucuk kartu jamkesmas. Berdasarkan uraian yang telah pengarang sebutkan di atas, maka penulis memungut judul riset “Upaya Pelayanan Puskesmas Pada Pasien Jamkesmas Di Puskesmas ...... Kabupaten ......”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat maka perumusan masalah padariset ini merupakan:

1. Apakah penerapan pelayanan kesehatan di pukesmas ...... telah berjalancocok dengan stuktur pelayanan ?

2. Upaya apa saja yang di kerjakan untuk meningkankan peranan system pelayanan supaya pelayanan dapat terlaksana dengan baik ?

3. Faktor-faktor apa saja yang dilaksanakan untuk menambah penerapan system pelayanan dipukesmas ...... Kabupaten ...... ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan riset ini menurut rumusan masalah yang menjadi destinasi penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami Apakah Penerapan sistem pelayanan telah berjalancocok dengan struktur pelayanan ?

2. Untuk memahami Upaya apa saja yang dilaksanakan untuk menambah penerapan sistem pelayanan supaya pelayanan dapat terlaksana dengan baik ?

3. Untuk memahami Faktor-faktor apa saja yang di kerjakan untukmerealisasikan penerepan sistem pelayanan dipukesmas ...... Kecamatan ...... ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun guna penelitian dalam proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Merupakan empiris berharga serta dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai kualitas pelayanan Kesehatan pada pasien Jamkesmas di Puskesmas ...... Kabupaten .......

2. Manfaat Institusi.

Hasil riset ini diinginkan dapat menjadi bahan bacaan dan sebagai masukan yang sehubungan dengan pengembangan ilmu serta dapat dipakai sebagai bahan riset lanjutan ataupun sebagai bahan pembandingan untuk penelitian dimasa mendatang.

3. Manfaat praktis

Sebagai bahan informasi untuk stakeholders yang sehubungan langsung maupun tidak langsung, terutama yang mencantol kualitas pelayanan di Puskesmas guna lebih mengetahui atribut kualitas pelayanan sebagai citra Puskesmas bakal dinilai positif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelayanan

2.1.1 Pengertian Pelayanan

Berdasarkan keterangan dari (Ratminto, 2005:2) mengaku bahwa pelayananialah suatau kegiatan atau serangkaian kegiatan yang mempunyai sifat tidak kasat mata (tidak bisa diraba) yang terjadi sehingga dampak adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh Perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan guna memecahkanpersoalan konsumen/pelanggan. Sedangkan pelayanan ialah produk-produk yang tidak kasat mata yang melibatkan usaha-¬usaha insan dan menguraikan peralatan.

Pada dunia bisnis yang sarat persaingan tidak sedikit Perusahaan yang saling berlomba dalam kualitas produk, kualitas pelayanan yang baik. Dalam strategi yang laksana ini maka yang akan sangat menilai ialah organisasi yang dapat menyerahkan pelayanan yang terbaik.

Pengalaman mengindikasikan bahwa semangat untuk melayani secara baikdibuka dari dalam organisasi sendiri. Langkah kesatu guna melayani pelanggan secara baik dibuka dengan mencoba menyerahkan pelayanan yang lebih baik untuk rekan kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Memuaskan pelanggan sebenarnya ialah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai seorang pemberi pelayanan, maka dihadapkan pada fakta untuk bisa memenuhi keperluan pelanggan.

Bagi Perusahaan yang menghasilkan jasa, pelayanan yang diserahkan kepada pelanggan sangat urgen karena:

1. Pelanggan adalahsumber penghasilan Perusahaan, semua pelangganmenunaikan jasa yang dijual.

2. Kompetisi pada ketika ini, dimana teknologi paling maju, persaingan semakin hebat.

3. Hubungan erat produk konsumen. Produk dan konsumsi ialah 2 unsur yang tak terpisahkan.

4. Masyarakat yang semakin kritis dan semakin memahami hak-hak guna dilayani dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan keterangan dari (Lupiyoadi, 2001:148) ada 5 dimensi kualitas pelayanan yakni sebagai berikut:

1. Tangibles (bukti fisik) yaitu keterampilan suatu Perusahaanmengindikasikan eksistensinya untuk pihak ekstenal.

2. Responsivieness (ketanggapan) yakni suatu keterampilan untukmenolong dan menyerahkan pelayanan yang cepat dan tepat untuk pelanggan dengan paparan informasi yang jelas.

3. Assurance (kepastian) yakni pengetahuan, kesopan santunan danketerampilan para pegawai Perusahaan guna menumbuhkan rasa percayasemua pelanggan untuk Perusahaan.

4. Empathy yaitu menyerahkan perhatian yang tulus dan mempunyai sifat pribadi yang diserahkan kepada semua pelanggan dengan berupaya mengisi konsumen.

Ini berarti bahwa masyarakat tersebut merupakan pekerjaan yangdilaksanakan oleh sebuah organisasi yang diperlihatkan untuk kepentingan masyarakat atas dasar keikhlasan, rasa senang, jujur danmengkhususkan rasa puas untuk yang menerima pelayanan. Dalam urusan ini pelayanan yang diserahkan Perum Pegadaian berupa kredit pinjaman untuk masyarakat yang memerlukan dana mendesak tanpa memisahkan untukkeperluan konsumtif (misalnya untuk keperluan sehari-hari, dana pendidikan, ongkos kesehatan) atau guna usaha (kegiatan produktif) dengan formalitas yang sederhana. Dengan demikian diinginkan masyarakat mau memakai jasa pelayanan tersebut.

Payne (1995:6) mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan ekonomi yangmemiliki sejumlah unsur (nilai dan manfaat) intangible yang sehubungan dengannya, yang melibatkan sebanyak interaksi dengan konsumen/barang-barang kepunyaan dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi dapat saja atau dapat juga tidak memiliki kaitan denganbuatan fisik. Pelayanan (jasa) ialah tugas atau kegiatan yangdilaksanakan untuk seorang pelanggan dengan memakai produk ataukemudahan organisasi. (Hansen, Mowen, 2005:46)

Bebarapa ciri khas dari pelayanan yaitu:

1. Tidak berwujud (intangiability)

Pelayanan memiliki sifat tidak berwujud, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, dan dinikmati sebelum dibeli konsumen. Berdasarkan keterangan dari Berry (dalam Tjiptono, 2002: 15) konsep intangiability mempunyai dua definisi yaitu:

a. Sesuatu yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dirasa.

b. Sesuatu yang tidak gampang didefinisikan, diformulasikan, ataudicerna secara rohaniah.

2. Tidak dapat diceraikan (inseparitibility)

Pada lazimnya pelayanan yang diproduksi (dihasilkan) dan dialami padamasa-masa bersamaan dan bilamana dikehendaki oleh seseorang guna deserahkan untuk pihak lainnya, maka mereka adalahbagian dari pelayanan itu. Ciri eksklusif dalam pemasaran jasa ialah adanya interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan.

3. Variability/heterogeneity/inconsistency

Pelayanan senantiasa merasakan perubahan tergantung dari siapa penyedia pelayanan dan situasi dimana pelayanan itu diberikan. Pelayananmempunyai sifat sangat variabel sebab adalahnonstandardized output,dengan kata lain banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana pelayanan itu dihasilkan.

Ada tiga factor yang mengakibatkan variabilitas kualitas pelayanan (Bovee, Houston, dan Thill, 1995, dalam Tjiptono, 2002:17) yakni kerjasama atau partisipasi pelanggan selama paparan jasa, moral/motivasi karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan.

4. Tidak duratif (Perishability)

Pelayanan tidak dapat ditabung sebagai persediaan yang siap dipasarkan atau dikonsumsi pada ketika diperlukan, karena urusan itu maka pelayanan tidak tahan lama. Dengan demikian bila sebuah pelayanan tidak digunakan, maka pelayanan itu akan selesai begitu saja.

5. Lack of ownership

Lack of ownership adalahperbedaan dasar antara barang dan jasa/pelayanan. Pada pembelian barang, konsumen mempunyai hak sarat atas pemakaian danguna produk yang dibelinya. Mereka biasa mengkonsumsi, menyimpan atau menjualnya. Di beda pihak, pada pembelian jasa atau pelayanan, pelanggan mungkin melulu mempunyai akses personal atas sebuah jasa guna jangkamasa-masa yang terbatas. Pembayaran seringkali ditujukan guna pemakaian, akses atau penyewaan item-item tertentu sehubungan dengan jasa/pelayanan yang ditawarkan.

2.1.2 Kualitas Pelayanan

Kualitas ialah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedangdicermati (Azwar, 1999). Kualitas ialah penentuan pelanggan yang menurut atas empiris nyata terhadap produk dan jasa pelayanan, mengharapkan, dijanjikan atau tidak, sadar atau melulu dirasakan, operasional tehnik atau subjektif sama sekali dan tidak jarang kali mengambarkan target yang bergerak dalam pasar yang kompetitif (Wijono, 1999).

Kotler (2000), mengindentifikasi lima kesenjangan yang menyebabkan kegagalan paparan pelayanan:

1. Kesenjangan antara asa pemakai jasa pelayanan dan persepsi manajemen, manajemen tidak terlalu mengetahui secara tepat apa yang diharapkan pemakai jasa pelayanan, petugas perum pegadaian barangkali berfikir bahwa nasabah/masyarakat mengharapkan pelayan yang lebih baik

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi bobot jasa manajemen mungkin mengetahui secara tepat kemauan pemakai jasa pelayanan namun tidak memutuskan suatu kelompok standar kinerja tertentu.

3. Kesenjangan antara spesifikasi bobot jasa dan paparan jasa. Para petugas perum pegadaian mungkin tidak cukup terlatih, tidak dapat atau tidak mau mengisi standar atau mereka diinginkan pada standar yangbertentangan seperti penyediaan masa-masa untuk memperhatikan para nasabah/masyarakat dan melayani mereka dengan cepat.

4. Kesenjangan antara paparan informasi dan komunikasi eksternal. Harapan masyarakat diprovokasi oleh fakta yang diciptakan para petugas perum pegadaian. Jika brosur menunjukkan suatu yang mempermudah masyarakat dalam menanggulangi masalah keuangan.

5. Kesenjangan antara pelayanan yang dirasakan dengan pelayanan yangdiinginkan kesenjangan tersebut terjadi bila masyarakat mempunyai persepsi yang mengenai pelayanan tersebut.

2.1.3 Dimensi Kualitas Pelayanan

Organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan mesti dapat memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari pada pesaingnya supaya dapat bertahan dalam usahanya.

Berdasarkan keterangan dari Kotler (2000), terdapat lima diterminan kualitas pelayanan yang bisa dirincikan :

1. Kehandalan (reability)

Kemampuan organisasi untuk menyerahkan pelayanan cocok dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, sikap simpati dengan akurasi tinggi, dengan indikator: menyerahkan pelayanan laksana apa yang diharapkan, penanganan keluhan masyarakat dengan benar, pelayanan yang benar pada ketika nasabah datang, masa-masa pelayanan cocok dengan informasi yang diberikan, penyimpanagan laporan bebas dari kekeliruan (Salam, 2001).

2. Koresponsifan

Koresponsifan ialah kemampuan petugas dalam mendengar dan menerima tingkah laku nasabah dan ketepatan informasi yang diserahkan pada ketika nasabah memerlukan (Lukman, 2004). Kemampuan untuk menolong danmenyerahkan pelayanan yang cepat dan tepat untuk pasien denganmengucapkan informasi yang jelas, dan menyerahkan pelayanan dengan tanggap dengan indikatornya : memberitahukan untuk para nasabah mengenai waktu pelayanan yang bakal dilaksanakan, pelayanan yang cepat untuk para nasabah (Supranto, 1998).

3. Keyakinan

Keyakinan ialah suatu suasana yang dapat memprovokasi seseorang dalammengerjakan dan mengemban pekerjaaan dan mengekor suatu arahan yangdiserahkan untuk menjangkau tujuan (Andi, 1999).

4. Berwujud

Pelayanan yang diserahkan dapat dialami langsung oleh masyarakat dan nasabah terutama sehingga mereka merasa lebih aman dalam penanganan masalah finansial dapat dialami adalahpelaksanaan pekerjaan atau pelayanan yang diserahkan oleh petugas dalam format nyata dan jelas. Dalam menyerahkan pelayanan kesehatan masing-masing upaya yang diadakan secara sendiri atau bersama-sama dalam pelayanan kesehatan untuk merawat kesehatan perorangan, keluarga, kumpulan atau masyarakat (Levey dan Lomba, 1993).

2.2 Pukesmas

2.2.1 Pengertian Pukesmas

Puskesmas ialah unit penyelenggara teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab mengadakan pengembangan kesehatan di sebuah wilayah kerja (Dep. Kes. RI 2004).

a. Unit penyelenggara teknis

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota (UPTD), puskesmas berperan mengadakan sebagian dari tugas operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan adalahunit penyelenggara tingkat kesatuserta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.

b. Pembangunan kesehatan

Pembangunan kesehatan ialah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk menambah kesadaran, keinginan dan keterampilan hidup sehat untuk setiap orang supaya terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

c. Pertanggungjawaban penyelenggaraan

Penanggungjawab utama penyelenggaraan semua upaya pembangunan kesehatan di distrik kabupaten/kota ialah dinas kesehatan kabupaten/kota,sementara Puskesmas bertanggung jawab melulu untuk beberapa upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kotacocok dengan kemampuannya.

d. Wilayah kerja

Secara nasional, standar distrik kerja Puskesmas ialah satu kecamatan. Tetapi bilamana di satu kecamatan ada lebih dari satu Puskesmas, maka tanggungjawab distrik kerja dipecah antar Puskesmas, dengan menyimak keutuhan konsep distrik (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing Puskesmasitu secara operasional bertanggung jawab langsung untuk dinas kesehatan kabupaten/kota.

Puskesmas ialah organisasi fungsional yang mengadakan upaya kesehatan yang mempunyai sifat menyeluruh, terpadu, merata, bisa diterima dantercapai oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat danmemakai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan ongkos yang bisa dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.

Upaya kesehatan tersebut diadakan dengan menitikberatkan untuk pelayananguna masyarakat luas guna menjangkau derajat kesehatan yang optimal, tanpa melalaikan mutu pelayanan untuk perorangan (Hatmoko, 2006).

Dari pengertian yang dijelaskan diatas maka bisa digali arti yang lebih mendalam, yang mengindikasikan bahwa Puskesmas mempunyaiwewenang dan tanggungjawab yang paling besar dalam merawat kesehatan masyarakat di distrik kerjanya dalam rangka menambah status kesehatan masyarakat seoptimal barangkali (Effendy, 1998).

2.2.2 Kedudukan Puskesmas

Kedudukan Puskesmas dipisahkan menurut keterangan dari kebersangkutanannya dengan Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota dan Sistem Pemerintah Daerah: (Dep. Kes. RI, 2004)

a. Sistem kesehatan nasional (SKN)

Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional ialah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata kesatu yang bertanggung jawab mengadakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di distrik kerjanya.

b. Sistem kesehatan Kabupaten/Kota

Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan kabupaten/kota ialah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab mengadakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten/kota didistrik kerjanya.

c. Sistem pemerintahan daerah

Kedudukan Puskesmas ialah dalam sistem Pemerintah Daerah ialah sebagai unit penyelenggara teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang adalahunit struktural pemerintah wilayah kabupaten/kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan.

d. Antar sarana pelayanan kesehatan strata kesatu

Di distrik kerja Puskesmas terdapat sekian banyak organisasi pelayanan kesehatan strata kesatu yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swastalaksana praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat. Kedudukan Puskesmas di antara sekian banyak sarana pelayanan kesehatan strata kesatu ini ialah sebagai mitra. Di distrik kerja Puskesmas ada pula berbagai format upaya kesehatan-kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat laksana Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa dan Pos UKK. Kedudukan Puskesmas di antara sekian banyak sarana pelayanan kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat ialah sebagai pembina.

2.2.3 Wilayah Kerja Puskesmas

Wilayah kerja Puskesmas mencakup satu kecamatan atau beberapa dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, suasana geografik dansuasana infrastruktur lainnya adalahbahan pertimbangan dalam menilaidistrik kerja Puskesmas (Hatmoko, 2006).

Puskesmas adalahperangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sampai-sampai pembagian distrik kerja Puskesmas diputuskan oleh Bupati atau Walikota, dengan saran teknis dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sasaranwarga yang dilayani oleh suatu Puskesmas rata-rata 30.000 warga setiap Puskesmas (Hatmoko, 2006).

Untuk perluasan cakupan pelayanan kesehatan maka Puskesmas butuh ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih simpel yangdinamakan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling (Hatmoko, 2006).

Khusus guna kota besar dengan jumlah warga satu juta atau lebih,distrik kerja Puskesmas dapat meliputi satu Kelurahan. Puskesmas di Ibukota Kecamatan dengan jumlah warga 150.000 jiwa atau lebih, adalah“Puskesmas Pembina“ yang bermanfaat sebagai pusat rujukan untuk Puskesmas kelurahan dan pun mempunyai faedah koordinasi (Hatmoko, 2006).

Luas wilayahnya yang masih efektif untuk suatu Puskesmas di wilayah pedesaan ialah suatu lokasi dengan jari-jari 5 Km, sementara luasdistrik kerja yang di anggap optimal ialah area dengan jari-jari 3 Km (Effendy, 1998).

2.2.4. Fungsi Puskesmas

Puskesmas diera desentralisasi memiliki tiga faedah yaitu: (Dep.Kes RI, 2002)

a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan mempunyai makna bahwa Puskesmas mesti berperan sebagai motor dan motifator terselenggaranya pembangunan yang mengacu, berorientasi serta dilandasi oleh kesehatan sebagai hal pertimbangan utama. Pembangunan yang dilakukan di kecamatan, seyogyanya yang dominan positif terhadap lingkungan sehat dan perilaku sehat, yang muaranya ialah peningkatan kesehatan masyarakat.

b. Memberdayakan masyarakat dan memberdayakan keluarga

Pemberdayaan masyarakat ialah segala upaya kemudahan yang mempunyai sifat non-instruktif guna menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat supaya mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan danmengerjakan pemecahan dengan memanfaatkan potensi setempat dan kemudahan yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan figur masyarakat.

Pemberdayaan keluarga ialah segala upaya kemudahan yang mempunyai sifat non-instruktif guna menambah pengetahuan dan keterampilan keluarga supaya mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan danmemungut keputusan untuk mengerjakan pemecahannya dengan benar, tanpa atau dengan pertolongan pihak lain.

c. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat kesatu

Pelayanan kesehatan tingkat kesatu ialah pelayanan yang mempunyai sifat "mutlak perlu", yang sangat diperlukan oleh mayoritas masyarakat serta memiliki nilai strategis untuk menambah derajat kesehatan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan tingkat kesatu yang diadakan Puskesmas mempunyai sifat holistik, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Misi ini sehubungan erat dengan program yang dilakukan Puskesmas. Pada era desentralisasi ini, program Puskesmas dipisahkan menjadi program kesehatan dasar dan program kesehatan pengembangan.

2.3 Tinjauan Jamkesmas

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ialah program pertolongan sosial guna pelayanan kesehatan, untuk masyarakat kurang mampu dan tidak mampu. Program ini diadakan secara nasional, supaya terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, untuk masyarakat miskin.

Pada hakekatnya, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bareng oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota berkewajibanmenyerahkan kontribusi, sampai-sampai menghasilkan pelayanan yang optimal.

Tujuan umum penyelenggaraan Jamkesmas, bertambahnya akses dan bobot pelayanan kesehatan, terhadap semua masyarakat kurang mampu dan tidak mampu, supaya tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Tujuan khususnya, meningkatnya jangkauan masyarakatkurang mampu dan tidak mampu, yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, serta jaringannya dan di lokasi tinggal sakit. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Terselenggaranya pengelolaan finansial yang transparan dan akuntabel.

Sasarannya ialah masyarakat kurang mampu dan tidak dapat di semua Indonesia sebanyak 76,4 juta jiwa, tidak tergolong yang telah mempunyaigaransi kesehatan lainnya. Pesertanya, masing-masing orang kurang mampu dan tidak mampu, selanjutnya dinamakan peserta Jamkesmas, yang tercatat dan mempunyai kartu dan berhak menemukan pelayanan kesehatan.

Undang–Undang SJSN ialah perlindungan sosial untuk memastikan seluruh rakyat supaya dapat memenuhi keperluan dasar hidupnya yang layak,tergolong diantaranya ialah kesehatan. Namun sampai ketika ini sistemgaransi sosial yang dipercayakan dalam undang–undang itu masih belum berjalan sebab aturan pelaksanaannya belum ada. Pada Tahun 2005, pemerintah mengenalkan program garansi kesehatan untuk masyarakatkurang mampu dan tidak dapat yang dikenal dengan nama program Asuransi Kesehatan Masyakat Miskin (Askeskin). Penyelenggara program ialah PT Askes (Persero), yang ditugaskan Menteri Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 mengenai Penugasan PT Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin. Program ini merupakan pertolongan sosial yangdiadakan dalam skema asuransi kesehatan sosial. Setelah dilaksanakan evaluasi dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas, maka pada Tahun 2008dilaksanakan perubahan dalam sistem penyelenggaraannya. Perubahan pengelolaan program tersebut ialah dengan pemisahan faedah pengelola dengan faedah pembayaran, yang didukung dengan penempatan tenaga verifikator di setiap lokasi tinggal sakit. Nama program itu jugapulang menjadi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip–prinsip asuransi :

1. Pengelolaan dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan melulu untukpenambahan kesehatan masyarakat miskin.

2. Pelayanan kesehatan mempunyai sifat menyeluruh (komprehensif) cocok dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional.

3. Pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang.

4. Pelayanan kesehatan diserahkan dengan prinsip portabilitas dan ekuitas.

5. Pengelolaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Program Jamkesmas Tahun 2008 Dengan pertimbangan guna mengendalikan pelayanan kesehatan, penambahan mutu, transparansi dan akuntabiltas, serta menilik keterbatasan pendanaan, pengelolaan program Jamkesmas Tahun 2008 dilaksanakan langsung oleh Departemen Kesehatan.

Kepesertaan Jamkesmas Peserta Program Jamkesmas ialah setiap orang kurang mampu dan tidak dapat yang tercatat dan mempunyai kartu dan berhakmenemukan pelayanan kesehatan. Bupati/Walikota wajib memutuskan peserta Jamkesmas Kabupaten/Kota dalam satuan jiwa mengandung nomor, nama dan alamat peserta dalam format Keputusan Bupati/Walikota. Administrasi kepesertaan Jamkesmas meliputi: registrasi, penerbitan dan pendistribusian kartu untuk peserta. Bagi administrasi kepesertaan Departemen Kesehatan menunjuk PT Askes (Persero), dengan keharusan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data peserta yang telah diputuskan Pemda, kemudian dilaksanakan entry oleh PT Askes (Persero) guna menjadi database kepesertaan di Kabupaten/Kota.

2. Entry data masing-masing peserta.

3. Berdasarkan data tersebut lantas kartu diterbitkan dan didistribusikanuntuk peserta.

4. PT Askes (Persero) memberikan kartu peserta untuk yang berhak, mengacu untuk penetapan Bupati/Walikota dengan tanda terima yang ditanda tangani/cap ibu jari peserta atau anggota family peserta.

5. PT Askes (Persero) mengadukan hasil pendistribusian kartu pesertauntuk Bupati/Walikota, Gubernur, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta lokasi tinggal sakit setempat.

6. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Setiap peserta Jamkesmas berhak mendapat pelayanan kesehatan dasar mencakup pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat. Pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmasmerealisasikan pelayanan berjenjang menurut rujukan dengan peraturan sebagai berikut:

a) Pelayanan rawat jalan tingkat kesatu diserahkan di Puskesmas dan jaringannya. Pelayanan rawat jalan lanjutan diserahkan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), BKPM/BP4/BKIM dan lokasi tinggal sakit (RS).

b) Pelayanan rawat inap diserahkan di Puskesmas Perawatan dan ruang rawat inap ruang belajar III (tiga) di RS Pemerintah tergolong RS Khusus, RS TNI/POLRI dan RS Swasta yang berkolaborasi dengan Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan melewati Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Menkes menciptakan perjanjian kerjasama (PKS) dengan RS setempat, yang diketahui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi meliputi sekian banyak aspek pengaturan.

c) Pada suasana gawat terpaksa (emergency) semua Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib menyerahkan pelayanan untuk peserta walaupun tidak mempunyai perjanjian kerjasama. Penggantian ongkos pelayanan kesehatan diklaimkan ke Departemen Kesehatan melewati Tim Pengelola Kabupaten/Kota setempat sesudah diverifikasi cocok dengan peraturan yang berlaku pada program ini.

d) RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM mengemban pelayanan rujukan lintasdistrik dan biayanya bisa diklaimkan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang terkaitke Departemen Kesehatan. Pelayanan kesehatan RJTL di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan di Rumah Sakit, serta pelayanan RI di Rumah Sakit yang merangkum tindakan, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya (kecuali pelayanan haemodialisa)dilaksanakan secara terpadu sehingga ongkos pelayanan kesehatan diklaimkan dan dianggarkan menjadi satu kesatuan menurut keterangan dari jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas Tahun 2008, atau pemakaian sistem INA-DRG (apabila telah diberlakukan),sampai-sampai dokter berkewajiban mengerjakan penegakan diagnosa sebagai dasar pengusulan klaim. Dalam pelayanan kesehatan untuk peserta Jamkesmas yang dilaksanakan oleh PPK dilaksanakan verifikasi, verifikasi terhadap pelayanan di Puskesmas (RJTP, RITP, Persalinan, dan ekspedisi spesimen, transportasi dan lainnya) di laksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota, sedangkan pelayanan kesehatan yangdilaksanakan oleh Rumah Sakit, BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dilakukan oleh Pelaksana Verifikasi. Verifikasi ialah kegiatan evaluasi administrasi klaim yang dikemukakan PPK yang dilaksanakan oleh Pelaksana Verifikasi dengan mengacu untuk standar evaluasi klaim. Tujuan dilaksanakannya verifikasi ialah diperolehnya hasil pengamalan program Jamkesmas yangmerealisasikan prinsip kendali ongkos dan kendali mutu.

Prosedur untuk mendapat pelayanan kesehatan untuk peserta, sebagai berikut:

1. Peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar berangjangsana ke Puskesmas dan jaringannya.

2. Untuk menemukan pelayanan kesehatan, peserta mesti mengindikasikan kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada susunan masyarakatkurang mampu yang diputuskan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan SKTM melulu berlaku untuk masing-masing kali pelayanan kecuali padasituasi pelayanan lanjutan berhubungan dengan penyakitnya.

Apabila peserta Jamkesmas membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan, maka yang terkaitdirujuk ke kemudahan pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang diperlihatkan sejak mula sebelummenemukan pelayanan kesehatan, kecuali pada permasalahan emergency. Pentingnya perlindungan kesehatan tidak hanya untuk orang yang dapat (kaya) namun juga untuk orang miskin/tidak mampu. Oleh karena itu,butuh adanya keadilan dalam pemberian pelayanan kesehatan tanpa adanya perbedaan kedudukan sosial ekonomi masyarakat. (Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2008, http://www. Tingkat-akses-dan-mutu-kualitas, pdf, diakses 10 Juli 2010).

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) ialah program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu yang sebelumnyadinamakan Asuransi Kesehatan guna Masyarakat Miskin (Askeskin).

Program yang dibuka pada Tahun 2008 ini dilanjutkan pada tahun 2009sebab (menurut keterangan dari pemerintah) terbukti menambah akses rakyat kurang mampu terhadap layanan kesehatan gratis. Program tersebut nantinya terintegrasi atau menjadi unsur dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan memberi perlindungan sosial dan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Jika Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) efektif diterapkan di Indonesia, program Jamkesmas bakal disesuaikan dengan sistem itu. Salah satunya, penataan proporsi iuran pemerintah pusat dan wilayah untuk pembiayaan pemeliharaan kesehatan rakyat miskin. (http://andy.web.id/jamkesmas.php, diakses 10 Juli 2010).

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten ....... Adapun pengarang mengambil tempat tersebut untuk memahami bagaimana pelayanan puskesmas terhadap pasien di kecamatan ...... kabupaten ....... Penelitian ini akandilaksanakan selama 2 bulan yakni dari mulai Juni hingga dengan bulan Juli 2012.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan guna memperoleh cerminan secara jelastentang pelayanan puskesmas terhadap pasien di kecamatan ...... kabupaten ....... Oleh sebab itu, jenis riset ini bisa dikategorikan ke dalamriset kualitatif, sebab dalam riset mengarah pada pendeskripsian secaramendetail dan mendalam tentang potret situasi tentang apa yangsebetulnya terjadi menurut keterangan dari apa adanya di lapangan (H.B. Sutopo, 2002:111). Jenis riset ini akan dapat menangkap sekian banyak informasi kualitatif dengan pemaparan teliti dan sarat nuansa, data yangdikoleksi berwujud ucapan-ucapan dalam kalimat atau gambar yang mempunyai makna lebih dari sekedar pengakuan jumlah ataupun frekuensi dalam format angka (H.B. Sutopo, 2002: 35).

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi ialah segala sesuatu yang bakal dijadikan subyek riset dengan mempunyai sifat dan ciri khas yang sama (M. Nasir, 2003:335), populasi yang

digunakan dalam riset ini ialah masyarakat selama dan perawat puskesmas dan pasien dengan jumlah populasi yang diambil ialah berjumlah 100 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel dapat ditafsirkan sebagai atau wakil populasi yang akandianalisis (Arikunto. S. 2002:104). Cara pemungutan sampel yang dipakai dalam riset ini ialah restriksi, pemungutan sampel dengan proses mempersempit bisa jadi calon subyek guna terpilih ke dalam sampel penelitian. Begitu pula andai jumlah subjeknya besar dapat dipungut antara 10 -15 % atau 20 -25 % atau lebih yakni berjumlah 25 orang.

3.4 Data dan Sumber Data

Sesuai dengan format pendekatan riset Kualitatif dan sumber data yangbakal digunakan, maka teknik pendataan data yang digunakan ialah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengoleksi data dalampekerjaan penelitian dibutuhkan cara-cara atau teknik pendataan data tertentu, sampai-sampai proses riset dapat berlangsung lancar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pendataan data yang dipakai untuk mengoleksi data dalam riset deskriptif kuantitatif pada umumnya memakai teknik arsip dan library Research atas dasar konsep tersebut, maka kedua teknik pendataan data diatas dipakai dalam riset ini.

1. Dokumentasi

Analisis dokumen dilaksanakan untuk mengoleksi data yang bersumber daridokumentasi dan dokumen baik yang sedang di Bappeda dan BPS kabupaten ...... ataupun yang sedang di luar institusi tersebut, yang terdapat hubungannya dengan riset tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Arikunto (2005:132), teknik arsip yaitu "mencari data tentang hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, kegiatan dan sebagainya.

2. Librari Research (Kepustakaan)

Teknik pendataan data dalam riset ini memakai penelitian kepustakaan (Library Research), yakni dengan mengoleksi materi yang bisa menunjangriset (suharsimi, 2005: 61). Materi-materi data yang dibutuhkan didapat dari kitab dan tulisan dengan memakai media internet.

3. Angket

Angket yang dipakai dalam riset im ialah angket penyaring tertutupguna menilai jumlah sampel.

4. Pengukuran

Adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan teknik mengukur denganmemakai bahan atau alat lantas mencatat hasilnya (Suharsimi Arikunto, 2005:133).

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam riset ini pemungutan sampel dilaksanakan dengan memakai teknik snowball sampling. Snowball sampling adalahsalah satu cara dalampemungutan sample dari sebuah populasi. Dimana snowball sampling iniialah termasuk dalam kiat non-probability sampling (sample dengan probabilitas yang tidak sama). Bagi metode pemungutan sample laksana ini khusus dipakai untuk data-data yang mempunyai sifat komunitas dari subjektif responden/sample, atau dengan kata beda oblek sample yang kitamau sangat langka dan mempunyai sifat mengelompok pada sebuah Himpunan. Dengan kata beda snowball sampling metode pemungutan sampel dengan secara berantai (multi level).

Snowball sampling ialah metode untuk mengidentifikasi dan memungut sampel lewat sebuah jaringan. Ia didasarkan pada analogi bola salju, yangdibuka dalam ukuran kecil, namun seiring proses, jumlahnya membesar. Snowball Sampling ialah teknik multi tahap. Ia dimual dengan tidak banyak orang dan membesar berkaitan pergerakan peneletian (Sugiyono, 2001: 60).

3.7 Teknis Analisis Data

Analisis data adalahproses menata urutan data, mengorganisasikannya ke dalam sebuah pola dan sebuah uraian dasar. Proses analisis data adalahusaha untuk mengejar jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang didapatkan dalam riset (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007: 15).

Teknik analisis data yang dipakai dalam riset ini ialah analisis data kualitatif. Penelitian ini mendapat data berwujud ucapan-ucapan bukansusunan angka. Analisis kualitatif menggunakan ucapan-ucapan yangseringkali disusun dalam teks yang diperluas (H.B. Sutopo, 2002: 96).

Dengan model analisis ini, analisis telah dilaksanakan sejak pendataan data. Dalam urusan ini ada tiga komponen analisis yakni reduksi data, sajian data dan penarikan benang merah atau verivikasinya.

Sedangkan kegiatan dilakukan dalam format interaktif dengan prosespendataan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak dalam komponen analisis laksana tersebut di atas (H.B. Sutopo, 2002: 96).

Ditengah-tengah waktu pendataan data dan analisis data pun akandilaksanakan audit data demi validitas data. Sedangkan sesudah pendataan data selesai, bila masih terdapat kelemahan data, dengan memakai waktu yang tersedia, maka peneliti bisa kembali ke tempat penelitian untukpendataan data demi kemantapan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. S, 2007. Prosedur Penelitian Praktek. Bandung: Reneka Cipta.

Arif. 2007. Pemasaran Jasa Dan Kualitas Pelayanan, Malang: penerbit Bayu Media Publishing.

Andi, 1996, Kepuasan Dalam Pelayanan, Jakarta

H.B. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, Surakarta, UNS Press.

Lupioadi. 2001. Manajement Accounting (Akuntansi Manajemen). Jakarta: penerbit Salemba Empat.

Ratminto & Atik SW. 2005. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter & SPM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono, 2011. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Tjiptono, Fandy. 2000. Strategi Pemasaran. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Upaya Pelayanan Puskesmas Pada Pasien Jamkesmas Di Puskesmas

0 Response to "Upaya Pelayanan Puskesmas Pada Pasien Jamkesmas Di Puskesmas"

Post a Comment