Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pada Bidang Sarana Dan Prasarana Pendaratan Ikan

Peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan ikan Landing Base (PPI) di daerah pendaratan ikan dan prasarana

Bab saya

Pengenalan

1.1 latar belakang masalah

Negara Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan laut, yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional jika pendapatan mampu mengembangkan sektor perikanan dari hook didukung oleh pemerintah, serta kebijakan sistem politik, komersialisasi ikan laut baik. Pengembangan perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional ditujukan, inter alia, meningkatkan mata pencaharian dan penghidupan nelayan. Pengembangan perikanan dapat terlaksanakan dengan pengelolaan perikanan optimal. Secara hukum, menyebutkan harus dibuat dari undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang pengelolaan perikanan, yang dapat mendukung kesejahteraan nelayan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keberlanjutan dan konservasi saham sumber daya perikanan.

Serta menuangkan dalam sistem hukum Bupati x nomor 10 dari tahun 2007, pada pembentukan organisasi dan pekerjaan dari pelaksanaan teknis Unit (UGT) basis bagian keturunan ikan (PPP) angkatan laut dan memancing Kabupaten XXX; Kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta peran pemerintah dalam pengelolaan basis infrastruktur pendaratan ikan (PPI) XXX di XXX baik perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan serta koordinasi penggunaan fasilitas dan docking infrastruktur untuk pendaratan base (PPI).

Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Selama ini waktu peran pemerintah dalam pengelolaan utilitas dan infrastruktur PPI XXX baik dalam pengelolaan infrastruktur IE) penghalang booming, dan menderita dari reruntuhan pantai abrasi yang masih dalam perbaikan, B) alur pelayaran yang masih memerlukan perluasan kapal catatan di luar sehingga lebih mudah, c) luar ruangan Port juga melihat kehancuran abrasi air laut jadi memerlukan pengerukan untuk memperdalam sementara dalam proses perbaikan, D) trotoar juga saat ini hanya mampu menampung kapal atau perahu masih belum cukup, e) pabrik es yang masih belum aktif dari mereka disebabkan oleh kurangnya es mesin, membuat dan) pompa bensin tidak Masih tampak seperti ketidakmampuan untuk menggunakan Dikernakan itu tidak mampu menghemat bahan bakar.

Peran pemerintah dan pembangunan infrastruktur dalam lingkungan PPI yang sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Pasal XXX Bupati undang-undang No. 10 di 2007 Pasal 5 yang menyediakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana PPI XXX masih belum sepenuhnya dilaksanakan karena kendala anggaran untuk melaksanakan perbaikan pada port yang baik, dan Ikan port, pompa bensin dan menjaga ikan adalah tanaman es.

Pangkalan pendaratan ikan adalah infrastruktur yang diperlukan untuk kapal-kapal nelayan untuk membongkar hasil tangkapan ikan dan kemudian mendistribusikan mereka di pasar. Ikan dasar arahan (PPI) di XXX di XXX. Selain aliran sungai yang bermuara ke Selat Malaka sehingga sangat cocok sebagai transit garis kapal nelayan asing dan domestik. Ini adalah port PPI sebagai ikan mendarat tempat dibuka oleh Presiden dari Republik dari Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Desember 2006 (sumber: Aceh liburan, 2013).

PPI XXX memerlukan upaya untuk mendapatkan solusi terbaik untuk efek ini menimbulkan dan kemudian perlu diterapkan untuk konsep pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi xxx tertentu. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengelolaan pendaratan basis ikan akan memberikan manfaat optimal bagi seluruh stakeholders, sehingga program pengembangan yang dilaksanakan pada saat putus basis di ikan datang dapat yakin keberlanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pangkalan pendaratan ikan XXX PPI tidak hanya muncul dan sisi batin (dari dalam Pangkalan pendaratan ikan khusus), tetapi juga tergantung pada perubahan yang terjadi di luar pangkalan pendaratan ikan karena interaksi dengan lebih luas atau kedekatan perkotaan, serta perubahan kepentingan pemilik Menarik. Hal ini membutuhkan suara dan jangka panjang perencanaan agar Manajer dapat mengantisipasi perubahan dalam perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta perubahan apapun di luar pangkalan pendaratan ikan, atau infrastruktur.

Pengelolaan fasilitas dan infrastruktur sudah dalam kemajuan telah berada di tempat untuk waktu yang lama, tapi pengembangan fasilitas ini dengan sistem modern dan intervensi pemerintah akan menempatkan beban yang baru dan lebih kompleks pada lembaga adat. Di bawah undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi bagi keberadaan pemerintahan provinsi adalah kesempatan dan tantangan. Peluang yang tersedia di sini untuk pemerintahan lokal yang melibatkan potensi sumber daya alam yang cukup untuk mengelola kemampuan mereka sendiri, sementara pemerintah daerah dengan sumber daya alam karena itu tidak cukup untuk memenuhi tantangan.

Manajemen fasilitas dan infrastruktur XXX PPI pada XXX county yang dikembangkan di XXX Peraturan Gubernur Nomor 10 pada tahun 2007, bertujuan untuk mendukung pengembangan Perikanan dengan penyediaan fasilitas, infrastruktur produksi, pasca panen pengolahan dan pemasaran dalam arus aktivitas yang saling terkait dan cocok di daerah pendaratan ikan Aturan lingkungan kerja adalah zona XXX tidak.

Fenomenan terjadi di XXX dalam pengelolaan utilitas dan infrastruktur XXX PPI yang terkandung di dalamnya seperti es batu bata satu tempat untuk menjaga ikan oleh nelayan masih benar-benar tidak aktif, sehingga Memancing masyarakat harus membeli es dari PPI, seperti memesan es di nya xxx sampai Lhokseumawe.

Alasan utama untuk kompleksitas masalah jatuh ikan (PPI) adalah masalah kebijakan pemerintah daerah yang sedang dalam proses analisis kebijakan dan yang tidak membayar perhatian aspirasi para pemangku kepentingan dan berbagai aspek keberlanjutan bangunan pendaratan ikan dan faktor kunci yang mempercepat manajemen dan infrastruktur dasar Pendaratan ikan lokal didefinisikan.

Selanjutnya yang diperlukan penelitian tentang bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan fasilitas dan infrastruktur docking pangkalan pendaratan (PPI) XXX secara terus-menerus. Diharapkan bahwa fasilitas dan infrastruktur manajemen akan menanggapi manajemen kebijakan masalah saat ini pendaratan dasar, yaitu, ikan ikan dasar pengembangan sistem pendaratan bukanlah belum terintegrasi, tetapi ia menganggap kebijakannya, tidak keterlibatan semua pihak, dan kurangnya penuh pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam menulis tesis ini penulis memilih judul  "Peran pemerintah county XXX dalam pengelolaan ikan xxx pangkalan pendaratan (PPI) di daerah pendaratan ikan dan infrastruktur ".

1.2 Rumusan Masalah

Melihat permasalahan yang berkaitan dengan pengelolan pangkalan pendaratan ikan (PPI) XXX secara berkelanjutan maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1)        Bagaimanakah peran pemerintah Kabupaten XXX dalam pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) XXX pada bidang sarana dan prasarana pendaratan ikan.

2)        Apa kendala pemerintah Kabupaten XXX dalam pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) XXX sebagai Pusat Pendaratan Ikan di Kabupaten XXX.

3)        Apa upaya pemerintah Kabupaten XXX dalam pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) XXX sebagai Pusat Pendaratan Ikan di Kabupaten XXX?

1.3 Tujuan Penelitian

1)        Untuk mengkaji peran pemerintah Kabupaten XXX dalam pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) XXX pada bidang sarana dan prasarana pendaratan ikan.

2)        Menganalisis kendala peran pemerintah dalam pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) XXX sebagai Pusat Pendaratan Ikan di Kabupaten XXX.

3)        Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten XXX dalam pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) XXX sebagai Pusat Pendaratan Ikan di Kabupaten XXX.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan secara teoritisbagi:

1)        Manfaat Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi instansi/Dinas terkait dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan peran serta tugas dalam mengelola Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten XXX.

2)        Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bagi penulis sendiri dan dapat dijadikan bahan kajian lanjutan bagi pihak yang melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

Link Unduh:
Bab I-III
Download
Bab IV-V
Download
Daftar Pustaka
Download

Semoga Bermanfaat...

Tweet

Subscribe to receive free email updates: