Analisis Variabel – Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten

Analisis Variabel – Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten

                                    

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Otonomi wilayah adalahsuatu konsekuensi reformasi yang mesti dihadapi oleh setiap wilayah di Indonesia, khususnya kabupaten dan kota sebagai unit penyelenggara otonomi daerah. Agar lebih siap mengemban otonomi daerah, butuh pembelajaran untuk masing-masing daerah supaya dapat merubah kendala menjadi peluang untuk kemajuan setiap daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang menata pengembangan konsep otonom daerah, bertanggung jawab supaya konsep otonomi wilayah dapat dilakukan sebagaimana yang diharapkan.

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi wilayah seperti kini ini,faedah dan peran pajak sebagai di antara sumber penerimaan negara terasapaling penting. Sejalan dengan otonomi wilayah masalah perimbanganfinansial keuangan pusat dan wilayah adalahsalah satu elemen urgen untuk dilaksanakan dalam kaitannya dengan pengamalan otonomi daerah. Oleh sebab itu, kemandirian wilayah dalam mengelola keuangan wilayah akan semakin berperan dan semakin penting.

Otonomi yang diserahkan kepada wilayah Kabupaten dan Kota dilakukan dengan menyerahkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab untuk pemerintah wilayah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan dibuntuti oleh penataan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan finansial pusat dan daerah. Dalam mengurus dan menata rumah tangga sendiri, telah barang tentu wilayah memerlukan ongkos yang lumayan besar gunamengongkosi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Olehsebab itu wilayah diberi hak dan wewenang untuk mencari sumber- sumberpenghasilan daerahnya sendiri. Hal ini cocok dengan peraturan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang menata sumber -sumber penghasilan daerah, yang terdiri atas:

a.         Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni terdiri dari:

1)        Hasil pajak daerah

2)        Hasil retribusi daerah

3)        Hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan;

4)        Lain-lain penghasilan asli wilayah yang sah

b.         Dana Perimbangan; dan

c.          Lain-lain pendapatan wilayah yang sah ( Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004

Analisis Variabel – Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten

Pembentukan pemekaran wilayah kabupaten/kota bertujuan guna lebih memahami keperluan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat dengan pusat pemungutan keputusan dengan masyarakat, semakin mengetahui tentang keperluan masyarakat setempat yang pada gilirannya akan menambah pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator urgen keberhasilan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya ialah besarnya kontribusi PAD dalam APBD. Semakin besar kontribusi PAD dalam APBD semakin mandiri wilayah otonom yang bersangkutan.

Kabupaten adalahsalah satu Kabupaten yang perekonomiannya dari tahun ketahun secara umum didominasi oleh pekerjaan primer, yang terdiri dari sektor pertanian,sektor pertambangan dan ekskavasi dan pekerjaan tersier, yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat(bangunan) dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Mengingat Kabupaten adalahsalah satu sentral buatan pertanian (terutama padi dan kedelai) pun posisinya yang strategis pada perlintasan mobilitas insan dan barang dari arahunsur timur (Medan, Langsa, Lhoksemawe) maupun arah barat (Gayo, Takengon) mengarah ke banda aceh, sampai-sampai pendistribusian barang dari ketiga lokasi tersebut menggerakan perniagaan di kabupaten tersebut, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten .

Persoalan tentang PAD di Kabupaten memberikan akibat terhadap masyarakat, dimana Kabupaten tergolong kabupaten baru yang masih tidak sedikit memerlukan pembenahan dari sekian banyak  segi yang menjadi acuan terhadap pembangunan mulai dari masyarakat kota sampai desa. Berdasarkan informasi persolaan-persoalan makin mencuat di tahun 2010, penanganan terhadap realisasi PAD masih tidak sedikit tersendat. sepertiperkiraan dana gampong yang diserahkan untuk desa menjadi menurun dan terhambatnya pembangunan yang telah direncana sebelumnya yangmenciptakan masyarakat kecewa terhadap tindak lanjut pemerintahan Kabupaten .

Salah satu permasalahan urgen dalam pembangunan ialah masalah kependudukan. Jumlah warga yang tidak sedikit adalahmodal untukmengemban pembangunan bilamana diimbangi oleh kualitas yang baik tetapi sebaliknya bilamana kualitasnya rendah maka bakal menjadi beban untuk Pemerintah.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten ,sesuai dengan tahun 2009 jumlahwarga Kabupaten menjangkau 351.835 jiwa yang terdiri dari 169.365 jiwa laki-laki dan 182.470 jiwa wanita sedang pada tahun 2010 bertambah menjadi 359.032 jiwa, yang memberi pengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi dikalangan masyarakat.

Adapun persoalan yang memprovokasi variabel-variabel terutama PAD Kabupaten yang ditinjau dari lapangan seperti: situasi keamaan, kesadaran masyarakat, pungutan liar, sumber daya manusia, dan sumber daya alam, yang memberi pengaruh terhadap kondisi ketenteraman yang tidak cukup kondusifsampai-sampai di sebabkan menurunnya penghasilan suatu wilayah dikarenakan ketenteraman yang tidak terjamin, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan dalam menunaikan pajak, serta pungutanbinal yang pun kerap terjadi laksana penyelewengan Anggaran APBD di lingkungan pemerintah. dan masih minimnya sumber daya insan di lingkungan masyarakat terhadap permasalahan PAD terutama Kabupaten , yang dominan  pada rumitnya penyelesaian suasana keuangan pemerintahan baik ditinjaudari segi penerimaan maupun pengeluaran. Adapun target pencapaian realisasi penerimaaan PAD tahun 2005-2010 merasakan penurunan ditahun 2005 memberikan akibat negative terhadap proses pembangunan danmenyerahkan acuan bahwa Kabupaten butuh membenah kepandaian terhadappermasalahan Pendapatan Asli Daerah.

Dari tabel diatas bisa di lihat bahwa melakukan pembelian barang tak langsung pemerintah Kabupaten pada tahun 2005 ialah sebesar 11,54 persen, sedangkan melakukan pembelian barang langsung ialah sebesar 8,72 persen. Pada tahun 2008 melakukan pembelian barang tak langsung mengalami eskalasi sebesar 18,08 persen, dan melakukan pembelian barang langsung mengalami eskalasi sebesar 21,79 persen, dan pada tahun 2010melakukan pembelian barang tak langsung mengalami eskalasi sebesar 20,58 persen,dan melakukan pembelian barang langsung merasakan penurunan sebesar 16,07 persen.

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah otonom Kabupaten , menurutpertimbangan-pertimbangan tertentu, terungkap bahwa dalam realisasiperkiraan tahun 2005, 2008, dan 2010 menunjukkan kontribusi PAD dan APBD jumlahnya atau persentasenya paling kecil bila dikomparasikan dengan kontribusi PAD dalam APBD, maka penghasilan pemerintah kabupaten paling tergantung pada transfer pemerintah pusat melewati dana perimbangan,khususnya dari Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan data dalam realisasi PAD dalam APBD tahun 2005-2010 tidakterdapat yang kontribusi PAD-nya menjangkau target, dimana realisasinya berada dibawah target. Sehingga idealnya seluruh pengeluaran pemerintah daerah, khususnya pengeluaran teratur bisa dipenuhi atau setara dengan jumlah penghasilan melewati PAD. Rendahnya kontribusi PAD terhadap pengeluaran dalam APBD, menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintahwilayah terhadap pengeluaran teratur dan pembangunan dari transfer pemerintah pusat melewati dana perimbangan paling besar. Hal ini,menunjukkan bahwa derajat otonomi wilayah sangat rendah.

Adapun realisasi PAD Kabupaten masih belum cocok dengan asa baik dari sisi pemerintah tersebut sendiri atau masyarakat. Salain tersebut yangmemprovokasi variabel – variabel PAD di Kabupaten merupakan:

-           Kondisi Keamanan

Kondisi ketenteraman ini di anggap sebagai format situasi kondisisuasana suatu distrik yang dirasakan penting untuk seuatu distrik dalam proses pembangunan.

-           Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

Dalam urusan ini kesadaran masyarakat adalahsuatu kepentingan dalamsebuah wilayah yang menjadi perbuatan untuk mengerjakan suatu prosesevolusi terhadap perkembangan terutama dalam penghasilan asli daerah,khususnya dalam masalah pembayaran pajak.

-           Pungutan Liar (Pungli )

Pungli atau pungutan binal yaitu meminta sesuatu dengan paksa tanpaterdapat aturan apapun yang seringkali ditujukan untuk suatu institusi baik perusahaan maupun lembaga pada sebuah wilayah.

-           Sumber Daya Manusia

Disingkat menjadi SDM potensi yang terdapat dalam diri insan untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang dapat mengelola dirinya sendiri serta semua potensi yang terdapat di alam mengarah ke tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang sebanding dan berkelanjutan.

-           Sumber Daya Alam

Semua kekayaan bumi baik biotik maupun abiotik yang dimamfaatkan guna memenuhi keperluan dan kesejahteraan manusia, contohnya hewan, udara, air, tanah dan hasil bumi, tambang.

Sesuai dengan prinsip otonomi wilayah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan wilayah secara bertahapbakal semakin tidak sedikit dilimpahkan untuk daerah. Dengan semakinbertambahnya kewenangan yang terdapat pada daerah, peranan keuanganwilayah sangat urgen karena wilayah dituntut guna dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber uangnya sendiri disamping mengelola duit yang diterima dari pemerintahan pusat secara efisien. Bagi pemerintahwilayah harus dapat mencari potensi wilayah masing-masing untuk peningkatan penghasilan asli wilayah (PAD) supaya pembangunan wilayah tetap berjalan, akan namun bukan berarti bahwa masing-masing pemerintahan wilayah otonom mesti mengongkosi keseluruhan kebutuhan dari PAD.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul “ANALISIS VARIABEL – VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ”.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut: Apakah variabel keamanan, kesadaran masyarakat, pungutan liar, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten ? 

1.3 Tujuan Penelitian

            Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan tentang bagaimana variabel keamanan, kesadaran masyarakat, pungutan liar, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten ?

1.4 Manfaat Penelitian

            Adapun penelitian ini diharapkan berguna baik secara umum dan khusus antara lain:

1.       Umum

Sebagai bahan masukan untuk semua kalangan mahasiswa dan masyarakat bagaimana pengertian dan masalah PAD yang ada di Kabupaten .

2.       Khusus

1)     Bagi penulis sendiri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2)     Bermamfaat bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang variabel-variabel yang mempengaruhi PAD di Kabupaten .

3)     Bagi perpustakaan dan mahasiswa lain yaitu sebagai salah satu sumber bacaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Link Unduh:

Bab I-III

Download
Bab IV - V
Download

Semoga bermanfaat, jadikan referensi anda dalam menyusun skripsi... like and sharenya jangan lupa ya..

Tweet

Subscribe to receive free email updates: