Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten .... ....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi wilayah menyerahkan kewenangan untuk wilayah untuk menata dan mengelola wilayah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing wilayah harus beraksi efektif dan efisien supaya pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan menjangkau sasaran yang sudah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber penghasilan wilayah mesti segera diolah sebab sebuah ketika kekayaan alam bakal habis.

Otonomi wilayah pada hakekatnya ialah kewenangan wilayah otonom untuk menata dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut keterangan dari prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat. Bastian (2006:2)mengaku bahwa otonomi wilayah adalah upaya pemberdayaan wilayah dalam pemungutan keputusan daerah sehubungan dengan pengelolaan sumber daya yang dipunyai sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi wilayah tersebut. Otonomi wilayah menuntut pemerintah wilayah untuk dapat menyerahkan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat, salah satu format pelayanan tersebut ialah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Begitu pun menurut keterangan dari Bastian (2006:2), dalam konsep otonomi wilayah maka diperlukan:

1. Pemberdayaan masyarakat.

2. Demokratisasi dalam makna pemberian tanggung jawab untuk seluruh masyarakat.

3. Peluang guna mempercepat pendapatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

4. Peningkatan bobot layanan birokrasi.

5. Peningkatan bobot pengawasan melewati legislatif, (Bastian, 2006:2).

Pengendalian dan perencanaan pun berperan dalam keberhasilan otonomi daerah, Yuwono dkk, (2005:4) mengaku bahwa sistem pengendalian manajemen adalah salah satu aspek manajemen yang berperan dalam pengendalian seluruh kegiatan organisasi supaya sesuai dengan perencanaan yang dilaksanakan secara sistematis. Keberhasilan pengamalan kewenangan wilayah sangat bergantung pada keterampilan membiayai kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam wewenang.

Dalam rangka menjalankan faedah dan kewenangan pemerintah wilayah dalam format pengamalan kewenangan fiskal, masing-masing wilayah mesti bisa mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah wilayah diharapkan lebih dapat menggali sumber-sumber keuangan, terutama guna mengisi keperluan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melewati Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dicurahkan kepada wilayah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan arsip (P3D) ke daerah.

Pesatnya pembangunan wilayah yang mencantol perkembangan pekerjaan fiskal yang memerlukan alokasi dana dari pemerintah wilayah mengakibatkan pembiayaan pada pos melakukan pembelian barang yang terdiri dari pengeluaran teratur dan pengeluaran pembangunan memerlukan tersedianya duit yang besar pula guna membiayai pekerjaan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah wilayah yang oleh pemerintah wilayah dilaporkan dalam APBD merupakan pekerjaan rutin pengeluaran kas wilayah untuk mengongkosi kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan melakukan pembelian barang yang semakin bertambah maka dibutuhkan duit yang besar pula supaya belanja untuk keperluan pemerintah wilayah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan melakukan pembelian barang pemerintah, maka diinginkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap wilayah berbeda-beda. Daerah yang memiliki peradaban dibidang industri dan mempunyai kekayaan alam yang melimpah ingin mempunyai PAD jauh lebih banyak dibanding wilayah lainnya, begitu pun sebaliknya. Karena tersebut terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada wilayah yang paling kaya sebab mempunyai PAD yang tinggi dan disisi beda ada wilayah yang tertinggalsebab mempunyai PAD yang rendah.

Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai keperluan pengeluaran wilayah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu tidak cukup dari 10% sampai 50%. Sebagian besar distrik Provinsi bisa membiayai keperluan pengeluaran tidak cukup dari 10%. Distribusi pajak antarwilayah sangat timpang sebab basis pajak antar wilayah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi wilayah dalam pembiayaan yang paling rendah dan bervariasi terjadi urusan ini terjadi sebab adanya perbedaan yang paling besar dalam jumlah penduduk, suasana geografis (berdampak pada ongkos relative mahal) dan keterampilan masyarakat,sampai-sampai dapat mengakibatkan ongkos penyediaan pelayanan untuk masyarakat paling bervariasi.

Sebagai konsekuensi di dalam mengemban otonomi daerah, pemerintah kabupaten dituntut untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa wilayah harus berjuang untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang adalah tolak ukur untuk daerah dalam mengadakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Belanja wilayah adalah pengalokasian duit yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, dimana melakukan pembelian barang daerah bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pengamalan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi wilayah pemerintah dituntut guna mengelola keuangan wilayah secara baik dan efektif. Fenomena umum yang dihadapi oleh mayoritas pemerintahan wilayah diIndonesia di bidang finansial daerah ialah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata beda peranan/kotribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam format sumbangan dan bantuan, untuk hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi rangkaian APBD.

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten .... .... dari tahun 2008 s/d 2013 dapat disaksikan pada tabel di bawah ini:

Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi penghasilan asli wilayah dan melakukan pembelian barang daerah dari tahun 2008 s/d 2013 di kabupaten .... .... berfluktuasi dari tahun ke tahun (BPS .... ...., 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka pengarang tertarik untuk mengerjakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten .... ....”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalamriset ini yaitu: Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan terhadapmelakukan pembelian barang daerah di Kabupaten .... ....?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi destinasi masalahmerupakan: untuk menyatakan apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan terhadap melakukan pembelian barang daerah di Kabupaten .... ....?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dari riset ini merupakan:

1. Untuk Pemerintah, riset ini diinginkan dapat bermanfaat untukperadaban dan pengembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten .... .....

2. Untuk peneliti selanjutnya, berfungsi untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi terhadap riset tentang penghasilan asli wilayah dan melakukan pembelian barang daerah guna dikembangkan lebih lanjut.

3. Untuk peneliti, Hasil riset ini berfungsi sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiahterutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Link Unduh:

Bab I-III
Download
Bab IV-V
Download

Semoga Bermanfaat, silahkan share kepada teman2 lain, terima kasih

Tweet

Subscribe to receive free email updates: